Senin, 11 November 2024 18:22 WIB
BLORA (wartablora.com)—Puluhan guru dan kepala sekolah SMP swasta se-Kabupaten Blora yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Swasta (MKKSS) SMP mendatangi DPRD Kabupaten Blora pada Senin, 11 November 2024. Mereka meminta perhatian agar kesejahteraan guru-guru swasta yang ada di Blora juga turut diperhatikan. Sebelumnya, sekolah swasta di Kabupaten Blora sempat dapat hibah bantuan keuangan Rp2 juta per sekolah per tahun. Sementara di Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2022, mereka sudah masuk dalam klausul tenaga pendidik yang diberi honorarium namun belum masuk anggaran.
Puluhan guru dan kepala sekolah ini sempat diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Blora Mustopa sebelum dipasrahkan ke jajaran anggora Komisi D DPRD Blora yang mengurusi urusan-urusan pendidikan di Kabupaten Blora, bermitra dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
"Kami datang rombongan forum musyawarah kerja kepala sekolah di SMP swasta yang ada di Kabupaten Blora, mewakili 612 orang guru di 46 SMP swasta menyampaikan agar kami juga turut diperhatikan kesranya," kata Muklason, Ketua MKKSS SMP yang mendapat kesempatan pertama menyampaikan aspirasinya.
Dijelaskannya, GTY dan PTY (guru tetap yayasan dan pegawai tetap yayasan) dalam Perbup nomor 48 tahun 2022 mendapatkan juga honorarium dari pemerintah daerah seperti halnya guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di sekolah-sekolah negeri.
"Tapi GTT dan PTT sudah terfasilitasi kesejahteraannya, sementara GTY dan PTY yang belum. Jadi kami mohon juga diperhatikan, mengingat kami juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam pendidikan anak-anak yang ada di sekolah kami," katanya.
Sementara itu Sekretaris Komisi D DPRD Blora, Achlif Nugroho Widi Utomo mengatakan, pihaknya dalam menerima aspirasi ini belum bertindak sebagai pengambil keputusan.
"Apakah akan kita putuskan untuk kita akomodir dalam APBD 2025, pertemuan ini tidak dalam mengambil keputusan tersebut. Tapi setidaknya kita bisa menampung dan mendiskusikannya terlebih dulu. Karena saat usulan revisi perbup yang mengatur honorarium itu dulu kita akomodir dari penjaga sekolah," katanya.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Sunaryo menegaskan, pihaknya akan mengajukan nota dinas ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengakomodir kesejahteraan yang diminta guru-guru swasta di SMP ini.
"Yang bisa kami sampaikan, ruang yang bisa dipenuhi ada alokasi Rp14 miliar pada tahun 2024 bisa berkurang 719 orang yang akan ada lowongan formasinya untuk P3K. Sehingga berkurangnya jumlah penerima akan bisa digunakan untuk GTY dan PTY. Bagaimana pun akan tetap diupayakan. Kami akan berkirim nota dinas ke TAPD dan Bappeda agar bisa dialokasikan pada tahun anggaran 2025," katanya.